Senator Australia Diskor Usai Aksi Protes Pakai Burka di Parlemen
"Pauline Hanson ditangguhkan 1 minggu usai pakai burka di parlemen Australia. Ketahui dampak aksi protes kontroversial yang dikecam keras ini."
![]() |
| Pauline Hanson diskor dari Parlemen Australia |
TENTUKAN.ID - Seorang senator Australia, Pauline Hanson, resmi ditangguhkan dari parlemen selama satu minggu setelah melakukan aksi kontroversial dengan mengenakan burka di gedung senat. Aksi yang terjadi pada Senin (17/3) ini bertujuan mendorong pelarangan burka di tempat umum.
Hanson dari Partai One Nation yang dikenal anti-imigrasi berusaha mengajukan RUU pelarangan penutup wajah lengkap di publik. Ini merupakan kali kedua dia mengenakan burka di parlemen, mengklaim aksinya sebagai bentuk protes atas penolakan senat terhadap RUU-nya.
Kecaman Luas dan Sanksi Formal
Aksi Hanson menuai kecaman luas dari rekan-rekan senator. Tak lama setelah RUU-nya diblokir, senator tersebut kembali ke sidang dengan mengenakan burka hitam, memicu reaksi keras.
Mehreen Faruqi, Senator Muslim dari Partai Hijau, menyebut aksi ini sebagai "rasisme terang-terangan". Sementara Senator independen Fatima Payman menilainya sebagai tindakan "memalukan".
Menteri Luar Negeri Penny Wong selaku Pemimpin Pemerintah di Senat mengajukan mosi censure (teguran resmi) yang akhirnya disetujui dengan 55 suara mendukung berbanding 5. Mosi tersebut menyatakan tindakan Hanson:
- Bermaksud melecehkan umat Muslim atas dasar agama
- Tidak menghormati warga Australia Muslim
- Melanggar standar perilaku anggota senat
Pembelaan dan Rekam Jejak Kontroversial
Hanson membela diri melalui Facebook dengan menyatakan, "Jika mereka tidak ingin saya memakainya - laranglah burka."
Ini bukan pertama kalinya Hanson memicu kontroversi. Pada 2017, dia juga pernah melakukan aksi serupa dengan mengenakan burka di parlemen. Pada 2016, pidato perdana-nya di senat yang menyatakan Australia dalam bahaya "dibanjiri Muslim" juga menuai kecaman.
Kasus ini menyoroti kembali isu kebebasan beragama versus keamanan publik yang masih menjadi perdebatan di Australia. Sanksi yang diterima Hanson menunjukkan penolakan institusi parlemen terhadap bentuk-bentuk protes yang dianggap merendahkan kelompok agama tertentu.
